AgungLaksono Restui Ketua DPRD Indramayu Nyabup 2024. Agustus 1, 2022. The Truly Sisters Gandeng English Call dan Mauretha Aline Bahas Fenomena E-Girl Beauty and English Zw1uK7. - Kenaikan tunjangan Anggota DPRD Kuningan mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan. Dalam menanggapi itu digelar diskusi untuk mendapatkan titik terang. Dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Diskusi digelar pada Minggu 12/12 di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Kuningan. Diskusi dihadiri langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila, Keua DPRD Kuningan dan ketua Fraksi DPRD Kuningan, Bappeda Kuningan dan Narasumber lainnya seperti Ilham ramdhani, selaku Peneliti Senior Kuningan Institute dan Dr. Casnan selaku Akademisi serta tamu undangan lainnya. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kuningan mengatakan bahwa diskusi yang digagas oleh Badan Buruh dan Pekerja PP Kuningan menyambut baik terutama untuk isu-isu yang hangat di Kuningan apalagi membahas tentang UMK di Kuningan.“Diskusi-diskusi seperti ini seharusnya dikedepankan di Kuningan. Ini untuk mennaggapi setiap permasalahan dan isu-isu hangat. Bahkan saya merasa diskusi ini penting dilakukan dalam menyampaikan aspirasi dibandingkan dengan berdemo. Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada para narasumber dan undangan yang sudah hadir. Semga diskusi ini dapat memberikan pengetahuan dan jalan keluar untuk kemajuan Kota Kuningan” ungkap Harnida Darius dalam pembukaan diskusi. Anggi Alamsyah selaku Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kuningan mengatakan bahwa diskusi ini digelar karena adanya kenaikan tunjangan anggota DPRD Kuningan yang tidak sebanding dengan keadaan Kuningan yang sedang dilanda pandemic. “Saya melihat bahwa kenaikan gaji Anggota DPR Kuningan adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini karena kondisi Kuningan yang sedang tidak baik. Bahkan UMK di Kuningan hanya naik 10 Ribu tapi tunjangan Anggota DPRD naik sebesar 10 Juta” Ungkap Anggi Ketua DPRD Kuningan mengatakan bahwa kenaikan tunjangan DPRD Kuningan adalah hasil kajian mendalam dari salah satu Univesitas di Bandung.“Kenaikan gaji Anggota DPRD Kuningan didasarkan atas kajian mendalam dari Universitas Pasundan. Berdasarkan dari kepatutan dan kebutuhan di Kabupaten Kuningan. Sehingga hasil kajian ini menjadi dasar dalam kenaikan gaji Anggota DPRD Kuningan” Papar Nuzul Rachdy dalam mengawali perwakilan dari Bappeda Kuningan mengatakan bahwa Antara kenaikan gaji ANggota DPRD dan Buruh tidak dapat dibandingakan karena berbeda dalam penentuan besarannya.“Saya melihat jika Gaji Buruh dan gaji Anggota DPRD itu tidak dapat diperbandingkan satu sama lain, karena dalam penentuan Gaji Buruh dan Gaji Anggita DPRD itu didasrkand engan kajian yang berbeda. Jika gaji anggota DPRD didasarkan dari pendapatan daerah dan jika gaji buruh ditetapkan oleh Provinsi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi’” Ungkap Tatiek Ratna Mustika selaku Kabid Perencanaan, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bappeda Senior Kuningan Institute, Ilham Ramdhani mengatakan bahwa sebenarnya kajian yang dlakukan oleh Universitas Pasundan tidak bisa disalahkan karena itu pasti dengan berbasiskan metode yang sudah direncanakan.“Saya mengapresiasi atas hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Pasundan, karena pasti dengan didasarkan dengan metode penelitian yang direncanakan dengan baik dan matang, namun saya menyangkan emang tidak ada kampus yang kompeten di Kuningan sehingga dalam menentukan kajian untuk kenaikan gaji DPRD kuningana harus dari luar Kuninga, Ungkap Ilham Ramdhani, dalam menanggapi diskusiTerakhir, diskusi di tutup dengan pemaparan Dr. Casnan yang menyampaikan tentang keterbukaan informasi public dalam kegiatan-kegiatan out.“Kenaikan Gaji Anggota DPRD Kuningan dan Kenaikan Gaji Buruh itu sudah ada tauran yang jelas, namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa hal tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat tahunya ketika produk itu sudah jadi sehingga wajar jika banyak bermunculan pertanyaan-pertanyaan dari kalangan masyarakat”. Ungkap Dr Casnan yang juga merupakan salah satu Pimpinan Kampus STKIP Muhamadiyah Kuningan. rilis / red Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Andri Kuningan – Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sepakat menyumbangkan gajinya untuk penanganan COVID-19. Kepedulian ini sebagai wujud keprihatinan, atas banyaknya warga yang menjalani isolasi mandiri akibat hanya para anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, gerakan sosial ini diikuti pula Bupati Kuningan dan Wakil Bupati Kuningan. Sebab kedua pejabat daerah itu merupakan kader dari PDI dihitung dari 9 Anggota Fraksi PDI Perjuangan dengan masing-masing gaji nominal Rp 30 juta, maka totalnya tembus Rp 270 juta. Belum lagi sumbangan yang diberikan Bupati sebesar Rp 100 juta dan Wakil Bupati Rp 50 juta, maka total keseluruhan menjadi Rp 420 juta.“Alhamdulillah kita semua sudah sepakat, gaji per anggota fraksi itu Rp 30 juta dikali 9 orang. Semua untuk membantu mempercepat penanganan COVID-19 di Kuningan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kuningan, Dede Sembada dalam keterangan persnya, Rabu 28/8/2021.Selain 9 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya, Bupati Kuningan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan juga memberi bantuan senilai Rp 100 juta. Termasuk Wakil Bupati Kuningan selaku kader partai memberi bantuan Rp 50 juta.“Seluruh dana yang terkumpul akan dikelola oleh DPC. Nanti DPC membangun Posko COVID-19 terpusat di DPC, hingga membangun posko-posko di PAC atau kecamatan,” DPC PDI Perjuangan Kuningan akan membentuk pula relawan-relawan COVID-19 mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Semua relawan tersebut akan terkoordinasi dalam posko-posko PDI Perjuangan.“Seluruh posko dibantu ranting, kemudian akan terjun ke setiap desa untuk mendata warga warga positif COVID-19, termasuk warga yang isoman. Mereka akan diberi bantuan paket sembako PDI Perjuangan dari dana itu,” memberikan bantuan sembako, pihaknya akan membantu dalam program percepatan Vaksinasi Corona ke masyarakat. Sebab proses vaksinasi di Kuningan dinilai masih kurang.“Sehingga belum terbentuk herd immunity atau kekebalan. Maka PDI Perjuangan akan ikut mengadakan vaksinasi di kantor DPC hingga PAC bagi masyarakat yang belum vaksin,” mengungkapkan, semua kegiatan sosial ini sebagai bentuk kepedulian PDI Perjuangan.“Apalagi PDI Perjuangan ini selalu menangis tertawa bersama masyarakat. Salah satunya dalam situasi pandemi COVID-19,” pungkasnya.* Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai KUNINGAN - Anggota DPRD Kuningan, Ade Abdul Jafar Sidiq merelakan gajinya untuk warga terdampak pandemi covid-19. Gajinya selama dua bulan dibelikan paket sembako dan ribuan masker serta seperangkat seragam alat pelindung diri APD juga penyemprotan cairan disinfektan di berbagai lingkungan desa. "Sebetulnya sejak Kuningan menjadi status siaga di masa Pandemi Covid19, saya sudah menyiapkan bantuan dalam mengurangi beban warga terdampak," kata Ade yang juga Anggota Komisi I DPRD Kuningan, Rabu 22/4/2020. Ade mengatakan, meski gaji itu merupakan hak sebagai anggota DPRD, dalam dua bulan terakhir tidak serupiah pun ia mengambil untuk kebutuhan hidupnya. "Iya selama dua bulan semua uang gaji di belanjakan untuk paket sembako dan perangkat lain dalam mencegah penyebaran virus corona," ungkap politisi muda ini. Terlebih, kata Ade, aksi kemanusiaan dengan berbagi ini memang sudah menjadi kebiasaan di keluarga. Sementara sasaran atau penerima bantuan itu adalah warga jompo dan lanjut usia. "Data penerima sekaligus konstituen sebagai warga binaan tersebar di daereh pilihan III. Kemudian sebelumnya pendataan melalui admin sendiri dan berkoordinasi dengan Ketua RT di masing – masing daerah," kata Ade. Paket sembako yang dibagikan itu terdiri atas beras, mi instan, teh celup, gula pasir dan minyak goreng. Semua berjumlah sekitar 750 paket dan sebanyak 3 ribuan masker yang disebar. “Untuk pembagaian paket sembako dan masker, kita lakukan dengan mendatangi langsung calon penerima. Sebab sebelumnya, mereka calon penerima, red sudah masuk dalam pendataan sebagai warga binaan,” ungkapnya. Menyinggung soal pencegahan penyebaran virus corona, kata Ade, ini dilakukan secara berkala terhadap warga. “Seperti saat melakukan penyemporotan cairan disinfektan di jalan lingkungan, kita juga berikan warga materi tentang pencegahan covid 19. Terutama untuk selalu jaga kesehatan dan hidup bersih,” ujarnya. Ditanya berapa gaji sebagai anggota DPRD Kuningan per bulan, Ade mengatakan, nominal gaji secara keseluruhan itu bisa mencapai 20 juta. “Ini murni inisiatif pribadi sebagai anggota dewan dari fraksi PAN. Dan ini tidak ada dorongan dari siapapun,” ungkapnya